Offside.co.id

Berpotensi Konflik, Exco PSSI Diminta Tidak Rangkap Jabatan

Sabtu 11 Februari 2017 10:31 WIB

Offside.co.id – Pekerjaan rumah buat Ketua Umum PSSI Letjen TNI Edy Rahmayadi. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) itu harus benar-benar fokus mereformasi sepak bola nasional yang terpuruk dan ambruk dalam 20 tahun terakhir. Sesuai dengan visi dan misinya: PSSI yang profesional dan bermartabat, Edy harus berani melakukan terobosan besar. Salah satunya, terkait rangkap jabatan di Komite Eksekutif PSSI.

Sudah menjadi rahasia umum, 15 Komite Eksekutif (Exco) yang ada saat ini rangkap jabatan yang berpotensi terjadi konflik kepentingan (conflict of interest) saat mengambil keputusan. Maklum, selain menjadi exco, banyak juga yang menjabat sebagai Presiden dan CEO Klub serta Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov).  Sebut Wakil Ketua Umum Joko Driyono (CEO PT Liga dan PT GTS), Iwan Budianto (CEO Arema Cronus), Yoyok Sukawi (CEO PSIS Semarang), Pieter Tanuri (Presiden Klub Bali United), Condro Kirono (Presiden klub Bhayangkara FC). Sementara Johar Lin Eng (Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah), Gusti Randa (DKI Jakarta), Dirk Soplanit (Maluku), Yunus Nusi (Kalimantan Timur).

“Semua pengurus inti PSSI harus fokus agar bisa menjalankan cita-cita reformasi tata kelola sepak bola nasional yang dicanangkan Presiden Jokowi dan juga visi PSSI Profesional dan bermartabat yang diusung Letjen Edy Rahmayadi. Rangkap jabatan akan membuka konflik kepentingan dalam pengambilan-pengambilan keputusan penting untuk sepak bola nasional,” kata Akmal Marhali, Koordinator #SOS (Save Our Soccer).

Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) #SOS, melihat potensi konflik kepentingan sangat besar bila para exco tak melepas jabatannya di klub dan asprov. Bagaimana misalnya, Yoyok Sukawi (CEO PSIS) dan Johar Lin Eng (Ketua Asprov PSSI Jateng) mengambil keputusan terkait kasus tragedi Sepak Bola Gajah yang melibatkan PSIS dan PSS yang berada di bawah “kekuasaannya”. Kedua tokoh ini sejatinya paham betul kasus itu. Bisa jadi ada konflik batin yang terjadi saat Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi bersama Exco mengambil keputusan pengampunan kepada 13 pemain, pelatih, ofisial PSIS dan 10 dari PSS pada 10 Januari 2017.

“Bila mereka benar-benar ingin berjuang mereformasi sepak bola, sejatinya secara etika mereka legowo tak rangkap jabatan. Exco PSSI adalah jabatan tertinggi. Seharusnya mereka melepas baju klub dan asprov untuk kepentingan yang lebih besar. Rangkap jabatan tak akan bisa membuat orang fokus dalam bekerja,” kata Akmal.

Selain soal rangkap jabatan, PSSI juga harus hati-hati dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai menabrak aturan. Baik itu, Statuta FIFA, AFC, maupun Statuta PSSI sendiri. Pasal 9 Statuta PSSI, menegaskan “Badan dan Ofisial PSSI harus menaati Statuta, peraturan-peraturan, instruksi-instruksi, keputusan-keputusan dan Kode Etik FIFA, AFC dan PSSI dalam kegiatannya.” Melanggar aturan, bisa berujung sanksi FIFA.

Baca juga: Pernah Sogok Wasit, ‘Candaan’ Ketum PSSI ke Iwan Budianto

Kebijakan PSSI mengganti posisi Iwan Budianto dari Wakil Ketua Umum PSSI menjadi Kepala Staf Ketua Umum, misalnya. Ini jelas-jelas melanggar Statuta PSSI Pasal 34 tentang Komposisi Komite Eksekutif. Dalam pasal 1 dijelaskan “Komite  Eksekutif terdiri dari 15 anggota:1 (satu) Ketua Umum; 2 (dua) Wakil Ketua Umum; 12 (dua belas) anggota.”

Posisi Iwan Budianto tidak bisa serta merta diganti menjadi Kepala Staf Ketua Umum karena saat di Kongres statusnya dipilih sebagai Wakil Ketua Umum. Iwan bisa berganti posisi menjadi Kepala Staf Ketua Umum hanya dengan alasan tertentu: misalnya, mengundurkan diri, dipecat, sakit tetap, atau meninggal dunia. (KS)

 

(Visited 124 times, 1 visits today)
Editor: Kesit B Handoyo