Offside.co.id

Kinerja Satgas Antimafia Bola Diapresiasi

Jumat 15 Maret 2019 18:45 WIB

Offside.co.id – Dalam beberapa bulan terakhir, isu praktik mafia sepakbola di Indonesia merebak kencang. Satgas Antimafia Bola Polri yang dibentuk Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian pada 21 Desember 2018 langsung berlari kencang untuk menetapkan 16 tersangka dari lima perkara yang sedang ditangani.

Dilansir dari laman topikonline.co.id, fenomena ini sangat diapresiasi lembaga pemantau sepak bola Indonesia, Save Our Soccer (SOS). Pasalnya, baru ini kali temuan-temuan dugaan praktik mafia bola bisa benar-benar diproses secara hukum oleh penyidik.

“Kita sangat apresiasi Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian yang menaruh atensi besar terhadap dugaan praktik gurita mafia sepak bola di Indonesia,” kata Akmal Marhali dari SOS saat menjadi pembicara diskusi bertajuk “Libas Habis Mafia Bola” yang diselenggarakan Forum Wartawan Polri (FWP) di balai wartawan Polda Metro Jaya, Jumat (15/3).

“Baru sekarang para pelaku dugaan praktik match fixing bisa ditangkap, ditahan dan disidik. Belum pernah terjadi sebelumnya meski kita tahu dugaan praktik ini sudah berlangsung lama,” tambahnya.

Dilanjutkan Akmal, praktik match fixing di ranah sepak bola Indonesia sudah terjadi sejak dulu. Tak cuma di kompetisi Indonesia, tapi juga merambah ke laga-laga resmi timnas Indonesia.

BACA JUGA :   Arema FC Benahi Sektor Pertahanan

“Saya punya satu bukti kuat contoh kecil matchfixing tahun 2003 saat Persik Kediri jadi juara Liga Indonesia. Saat itu berbarengan dengan timing Wali Kota Kediri petahana, H.A Maschut mencalonkan diri lagi,” ujar Akmal.

”Tahun 2003 tak ada yang memandang Persik Kediri. Tapi karena regulasi ketika itu membolehkan APBD dialokasikan untuk kepentingan sepak bola daerah, akhirnya Persik yang jadi juara,” sambungnya.

Kasus serupa, lanjut Akmal, kembali terjadi tahun 2009 ketika Sriwijaya FC menyabet double champions sepak bola Indonesia. Pasalnya, di tahun itu Gubernur Sumsel petahana, Alex Noerdin mencalonkan diri lagi menjadi gubernur.

“Baru setelah regulasi tersebut dihapus tahun 2011 kasus seperti itu tak terulang lagi,” ujar Akmal.

Pun begitu, lanjutnya, praktik mafia bola bukan berarti ikut terhenti. Praktik match fixing tetap berjalan namun dengan pola pendekatan lain. Mayoritas pelakunya tetap sama dan tetap masih eksis.

BACA JUGA :   Madura United Langsung Tancap Gas

“Satu contoh lainnya adalah kejadian tahun 2014 di Liga 2, di mana seluruh klub Liga 2 menolak bertanding melawan Borneo FC,” Akmal menjelaskan.

“Peristiwa ini diketahui banyak pihak. Hanya saja ketika itu tak ada yang bisa menyeretnya ke ranah hukum. Kalau pun bisa, ujungnya pasti lepas lagi karena alasan tak cukup bukti. Selalu begitu,” Akmal menandaskan.

Senada dengan Akmal, pengamat sepak bola yang juga jurnalis olahraga, Kesit B Handoyo, juga membeberkan hal serupa. Hanya saja kasusnya lebih ke soal dugaan praktik mafia wasit.

“Sekitar tahun 2000-an dunia sepak bola Indonesia sempat dikejutkan dengan isu mafia wasit untuk mengatur pertandingan. Hampir semua wasit yang terdaftar di PSSI diduga terlibat praktik tersebut,” jelas Kesit.

“Sempat masuk ke ranah hukum di Polda Metro Jaya saat Kadispen Polda Metro dijabat Edward Aritonang. Tapi ya sudah gitu aja, tak ada penyelesaian hukum. Ketua Komisi Wasitnya ketika itu dipegang almarhum Jafar Umar,” pungkasnya.

(Visited 9 times, 2 visits today)
Editor: Kesit B Handoyo