Offside.co.id

Soal Pelarangan Rangkap Jabatan, Pangkostrad : Ini Hanya Himbauan

Sabtu 29 Oktober 2016 11:25 WIB

Offside.co.id – Jelang pemilihan Ketum PSSI pada 10 November 2016, isu soal pelarangan rangkap jabatan mencuat ke permukaan. Kabar tersebut muncul usai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengeluarkan pernyataan bahwa induk olahraga tidak boleh diurus setengah hati karena memiliki tanggung jawab yang berat.

Terkait hal tersebut, salah satu calon Ketum PSSI, Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi menyatakan larangan rangkap jabatan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Ini  hanya imbauan, tapi negara kita kan perlu hukum ya. Jangan berdasarkan imbauan. Beliau (Imam) bicara seperti itu supaya olahraga ini ditangani secara serius,” kata Edy kepada media. “Tetapi kan di statuta tidak dilarang untuk itu (rangkap jabatan). Sehingga siapapun yang merangkap dan bisa pegang amanah, saya pikir tidak ada masalah. Tapi kalau ada hukumnya, semua harus taat,” tambah dia.

Dalam Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) No. 3 Tahun 2005, tidak melarang adanya rangkap jabatan untuk posisi Ketua Umum federasi cabang olahraga.

Sebagaimana tercantum pasal 40 UU SKN, hanya ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) beserta organisasi turunannya seperti KONIDA yang tidak boleh rangkap jabatan dengan jabatan struktural dan jabatan publik.

Isu pelarangan rangkap jabatan di bursa Ketum PSSI belakangan memanas. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto juga menghimbau agar Ketum PSSI orang yang tidak nyambi.  “Artinya orang yang bisa fokus mengurusnya,” kata Wiranto

Mantan anggota Komite Normalisasi, FX Hadi Rudyatmo juga buka suara. Pria yang juga Walikota Solo itu mengatakan bahwa figur-figur yang maju Ketua Umum PSSI benar-benar sosok merdeka alias tidak sedang terikat dengan institusi negara atau partai politik.

“Di lembaga negara, anggota TNI/Polri aktif memang harus mundur dari institusinya kalau ingin menduduki jabatan yang tidak sesuai tugas pokok dan fungsi,” kata Rudy beberapa waktu lalu.

 Jika pelarangan rangkap jabatan itu diberlakukan, dua kandidat Ketum PSSI terancam terdepak. Selain Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi, ada Eddy Rumpoko yang menjabat walikota Batu, Jawa Timur.

(Visited 306 times, 3 visits today)
Editor: Hanif Marjuni