Offside.co.id

Cabut SK Pembekuan PSSI, Perlu Bukti Bukan Halusinasi!

Kamis 25 Februari 2016 16:30 WIB

Paling lambat dua hari ke depan, seharusnya nasib persepakbolaan Indonesia kembali terang. Hal ini menyusul akan adanya keputusan pemerintah, apakah akan mencabut Surat Keputusan (SK) Pembekuan PSSI atau akan membiarkan statusnya tetap beku seperti saat ini.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi saat ini masih mengkaji semua aspek untuk mencabut pembekuan yang dijatuhkan sejak 17 April tahun lalu. Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan pencabutan pembekuan, bukan berarti Imam serta-merta mengikuti arahan Jokowi.

“Kami akan mengkaji segala aspek sebelum melakukan pencabutan pembekuan. Presiden memberikan waktu dua hari untuk menentukan langkah-langkah teknis,” kata Imam Nahrawi di kompleks istana kepresidenan, Rabu (24/2).

Seperti diketahui, pemerintah ‘mengunci’ PSSI melalui Keputusan Menpora Nomor 0137 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI Tidak Diakui, sejak 17 April 2015. Sanksi ini dijatuhkan setelah PSSI dianggap tidak mematuhi beberapa kali peringatan yang disampaikan pemerintah.

Imbasnya, FIFA sebagai induk organisasinya pemegang otoritas sepakbola dunia, makin memperparah keadaan. Sanksi juga dijatuhkan kepada Indonesia/ PSSI per tanggal 30 Mei 2015, karena FIFA menilai pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran berupa intervensi. Hal itu dianggap membuat pelanggaran serius sesuai aturan yang tercantum dalam Statuta FIFA Pasal 13 dan 17.

Sanksi dari FIFA akan terus berjalan sampai federasi (PSSI) dapat kembali dikendalikan oleh pengurus tanpa campur tangan pihak ke-tiga, termasuk pemerintah. Selama masa hukuman berlaku, semua klub sepakbola Indonesia maupun tim nasional dilarang melaukan aktivitas di tingkat internasional, termausk berpartisipasi di kompetisi FIFA, AFC maupun AFF.

Setelah pemerintah membekukan PSSI, Menpora pun membentuk Tim Transisi yang pada awalnya mempunyai tugas menggantikan peran PSSI. Tapi, tim ini tidak didukung klub. Beberapa kegiatan Tim Transisi pun tidak diindahkan.

Waktu berlalu, selama berlangsungnya kisruh tersebut, pecinta bola disuguhi dengan beragam turnamen sepakbola buatan pemerintah, mapun Event Organizer. Bagi sebagian klub liga profesional, masih sedikit terbantu. Mulai dari Piala Kemerdekaan, Piala Presiden, Piala Jenderal Sudirman, Bali Island Cup, hingga Piala Gubernur Kaltim yang juga akan berlangsung 27 Februari hingga 13 Maret 2016.

Situasi menedihakn dialami klub-klub divisi utama dan kasta di bawahnya, yang tak memiliki nilai jual sebesar klub-klub Liga Super. Tak ada turnamen untuk mengisi kekosongan kompetisi? Sejak PSSI dibekukan oleh Menpora, banyak klub-klub mati suri. Ribuan pemain sepakbola pun menganggur. Hanya 20 persen pemain yang bisa berlaga dan mendapat honor seusai beberapa turnamen. Hal ini sangat memprihatinkan. Apalagi selain pelaku sepakbola, banyak sektor informal yang hidup jika liga bergulir.

BACA JUGA :   Indonesia Boyong Enam Gelar AFF Award 2017

Kini, ras was-was masih dirasakan publik bola kita. Soalnya, ada indikasi syarat-syarat yang memberatkan dan dilarang FIFA, tetap diminta Menpora. Misal, menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti ketua terpilih yang diakui FIFA, La Nyalla Mattalitti. Sudah jadi rahasia umum, La Nyalla dan Imam, berseteru sejak lama berpolitik, saat sama-sama hidup di Jatim.

Masalahnya, KLB tak bisa dilakukan atas kemauan Imam atau tokoh lain, tapi permintaan 2/3 klub pemilik suara! Memaksakan hal itu, sama saja menentang FIFA. Menurut Imam, lewat KLB, masalah di sepakbola nasional bisa selesai. Namun, Imam meminta KLB tak diselenggarakan secara sembarangan. Penyelenggaraan KLB, harus mengikuti visi dan misi pemerintah.

“Reformasi harus ditegakkan dan presiden benar-benar menekankan hal ini. Jadi, jika nantinya ada KLB, tentu harus sama dengan visi dan misi dari pemerintah. Itu yang sesungguhnya diharapkan Presiden,” kata Imam.

Tak cuma KLB, masih ada syarat lain yang diminta oleh Imam. Syarat yang dimaksud adalah tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kompetisi. Imam berharap pihak operator, PSSI, dan klub, bisa dengan tegas menjalankan aturan. Segala macam kontrak pemain, pelatih, serta elemen sepakbola lainnya, harus diperjelas.

“Tak boleh lagi ada tunggakan gaji pemain. Tak boleh juga pemain disia-siakan atas nama kebutuhan mereka,” terang pria asal Bangkalan tersebut.

Sementara itu, Adhyaksa Dault, mantan Menpora kabinet Indonesia Bersatu jilid I, menyambut positif rencana pemerintah untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Pembekuan PSSI. Menurut dia, sudah saatnya pemerintah bersikap bijak jika ingin memperbaiki tata kelola sepakbola Indonesia. “Pembekuan PSSI telah membawa dampak negatif buat sepakbola Indonesia. Semoga pencabutan segera dijalankan Pak Imam,” kata Adhyaksa.

Adhyaksa menyadari, saat ini perlu dilakukan reformasi terhadap tata kelola sepakbola di Indonesia. Ia melihat akar masalah dari kisruh sepakbola di negeri ini adalah prestasi yang tak kunjung membaik, serta masih berkeliarannya pelaku mafia bola dalam mengatur skor.

“Bukankah beberapa waktu lalu media begitu santer memberitakan adanya praktik mafia bola, baik di kompetisi maupun timnas? Inilah yang harusnya dibenahi pemerintah melalui kerjasama dengan PSSI. Bukan malah membekukan organisasinya,” lanjutnya.

Lantas untuk memperbaiki situasi yang ada, Adhyaksa mengajak semua stake holder terkait melakukan rekonsiliasi. “Belajar dari pemimpin Nelson Mandela di Afrika Selatan, para pihak yang terbukti bersalah, sepatutnya dihukum setimpal,” ujar pria yang kini menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka ini.

BACA JUGA :   Djoko Driyono Jabat Wakil Presiden AFF

Komentar klub? Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, menyebut pencabutan surat pembekuan itu sebagai angin segar. “Insan sepakbola Indonesia berharap kembali bergulirnya kompetisi. Lewat kompetisi akan ada langkah pembinaan. Indonesia juga bisa berkiprah lagi di dunia Internasional,” kata Umuh, seperti dilansir dari laman resmi klub, Kamis (25/2).

Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya, bersikap senada. Bagi dia, sudah seharusnya pembekuan PSSI dicabut sejak putusan PTUN pertengahan tahun lalu, yang dimenangi oleh PSSI. Saat ini, dampak kerugian secara moril dan materil industri sepakbola Indonesia. Mereka sudah terlanjur porak-poranda.

Kami dapat mempercayai instruksi presiden itu bila ada langkah konkrit Menpora dengan mencabutan SK pembekuan. Soalnya sudah terlalu sering kita menyaksikan sikap ambigu pemerintah dalam mengambil kebijakan. Kami perlu bukti, bukan halusinasi, seperti yang biasa sering diwacanakan pemerintah,” sentil Teuku Riefky.

Larico Ranggamone, salah satu pentolan suporter Persija Jakarta, The Jakmania mengatakan akan terus mengawal proses rencana pemncabutan SK pembekuan ini. Mantan ketua umum suporter Macan Kemayoran itu mengaku lega dengan kabar tersebut.

“Ini adalah bisikan Tuhan kepada Pesiden Jokowi. Tentunya kami sebagai suporter akan terus mengawal, baik pemerintah maupun PSSI agar proses pemulihan kegiatan persepakbolaan di Indonesia segera diaktifkan kembali,” kata Larico.

Nasib sepakbola Indonesia juga akan dibahas FIFA pada kongres biasa induk organisasi sepakbola internasional itu pada Mei mendatang di Meksiko. Keputusan tersebut sudah diumumkan Exco FIFA pada Rabu (24/2).

“Terkait anggota yang sedang menjalani sanksi suspensi, Indonesia dan Kuwait, komite eksekutif merekomendasikan, permasalahan kasus mereka akan dibahas dalam kongres biasa di Meksiko pada Mei nanti,” demikian pernyataan FIFA di Zurich, Swiss.

FIFA juga melihat kemungkinan adanya perdebatan untuk memulihkan status Indonesia atau Kuwait sangat kecil direalisasikan. “Sudah hampir pasti kongres akan mengikuti rekomendasi (dari Exco),” tegas juru bicara FIFA.

Kebijakan Exco FIFA itu juga menutup peluang Indonesia mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala AFF 2016 menggantikan Filipina. Federasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF) bakal menggelar rapat pengganti Filipina pada 12 Maret di Da Nang, Vietnam. (BM)

(Visited 28 times, 1 visits today)
Editor: Bakhtiar Majid

You must be logged in to post a comment Login