Offside.co.id

Kekuasaan Tertinggi Sepakbola Ada di Polri!

Kamis 18 Februari 2016 14:36 WIB

Gelaran turnamen Piala Bhayangkara menjadi sorotan Indonesia Police Watch (IPW). Melalui ketua presidiumnya, Neta S. Pane, IPW menganggap turnamen sepakbola yang digelar untuk memperingati HUT Bhayangkara ke-70 tersebut melanggar aturan karena tidak berkoordinasi dengan Tim Transisi dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).

IPW menilai, terlalu banyak keanehan di balik penyelenggaraan Piala Bhayangkara. Semula elit Polri mengatakan Piala Bhayangkara akan digelar 17 Februari 2016 di Palembang, kemudian diubah menjadi 17 Maret 2016 di Bandung. Padahal, proses izinnya belum diajukan ke Tim Transisi maupun BOPI.

Keanehan lain menurut IPW, penyelenggara Piala Bhayangkara adalah figur-figur dari organisasi sepakbola yang dibekukan pemerintahan Presiden Joko Widodo via Menpora Imam Nahrowi. Organisasi itu dibekukan lantaran dianggap sarat dengan mafia sepakbola dan mafia pengaturan skor pertandingan, yang juga diduga sarat dengan kepentingan mafia judi bola.

“IPW mengecam keras rencana Polri yang ikut-ikutan dan cawe-cawe dalam dunia sepakbola Indonesia yang saat ini carut-marut dengan aksi mafia pengaturan skor. Seharusnya Polri membongkar aksi mafia sepakbola, terutama mafia pengatur skor dan mafia judi bola, dan bukannya malah ikut ikutan membuat turnamen yang tidak jelas manfaatnya bagi Polri,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane kepada wartawan.

IPW pun mendesak Polri bersikap transparan agar segera membuka siapa saja sponsor Piala Bhayangkara, sehingga publik bisa mengetahui, apakah ada pengusaha terlibat mafia sepakbola yang menjadi sponsor pendanaan Piala Bhayangkara. Sebab, menurutnya sangat mustahil jika Polri yang membiaya Piala Bhayangkara mengingat Polri selalu mengeluh kekurangan dana.

“Jangan sampai Kapolri Badrodin Haiti yang sebentar lagi pensiun malah terjerat masalah akibat ulah mafia sepakbola yang memperalat Polri untuk menggulirkan Piala Bhayangkara,” tukas Neta S. Pane.

BACA JUGA :   Djoko Driyono Jabat Wakil Presiden AFF

Menanggapi hal ini, CEO PT Gelora Trisula Semesta, Joko Driyono yang menjadi penyelenggara Piala Bhayangkara mengatakan, pihaknya tidak memiliki kapasitas untuk menjawab pernyataan ketua presidium IPW tersebut, dikarenakan pihaknya bukan inisiator turnamen Piala Bhayangkara.

“Kami tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi hal ini. Sebenarnya kami ditunjuk menjadi penyelenggara oleh Polri pada ‘menit akhir’. Setelah kami analisa, terutama dari segi komersial turnamen, akhirnya kami menyanggupi untuk menjadi penyelenggara. Jadi, kami  bukan inisiator. Segala perencanaan itu sudah lama dipersiapkan oleh pihak Polri,” kata CEO PT Gelora Trisula Semesta, Joko Driyono kepada Bakhtiar Majid dari Offside.co.id.

Disinggung mengenai keterbukaan terkait pendanaan, Joko yang juga menjadi CEO PT Liga Indonesia ini mengaku akan segera mengumumkannya ke publik. Tentunya, jika segala sesuatunya telah siap, karena saat ini pihaknya juga tengah fokus menggodok turnamen tersebut, termasuk mempersiapkan perangkat pertandingan.

“Tentu kami akan transparan soal sponsorship. Saat ini yang sudah pasti baru NET.tv yang bersedia menjadi partner. Selebihnya masih dalam tahap penjajakan. Jika sudah siap akan kami sampaikan ke publik,” lanjut pria asal Ngawi, Jawa Tengah ini.

Pada hari ini (18/2), Tim Transisi berencana memanggil panitia turnamen Piala Bhayangkara, termasuk penyelenggara dalam hal ini PT Gelora Trisula Semesta di kantor Kemenpora, Jakarta. “Tim Transisi akan memanggil penyelenggara Piala Bhayangkara. Pertemuan ini sifatnya koordinasi,” kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora sekaligus Sekretaris Tim Transisi, Gatot S. Dewa Broto.

Menurut suporter Arema Cronus, Ary Saputra, pernyataan ketua presidium IPW tersebut terlalu mengada-ada. Menurutnya, pihak penyelenggara tidak perlu berkoordinasi dengan Tim Transisi maupun BOPI, karena hal tersebut tidak akan berpengaruh. “Yang mengeluarkan izin keramaian itu Polri, bukan Tim Transisi maupun BOPI. Jadi sebenarnya kekuasaan tertinggi ada di Polri,” tegasnya dengan nada sinis.

BACA JUGA :   Gilas Girona, Barca Kokoh di Puncak Klasemen

Fakta di lapangnan memang demikian. PSSI, dulu jadi otoritas sepakbola Indonesia. Begitu dikebiri Menpora lewat BOPI, mereka sulit mendapat izin keramaian dari Polri. Andai Polri menggelar turnamen sendiri, suporter juga tak menyoal hal itu. Apalagi kelompok suporter yang membenci Menpora dan BOPI.

Mereka juga tak suka ada pengaturan skor. Tapi menangkap pelaku itu sangat berbeda dengan mengganjal izin, hingga Liga Indonesia tak bisa digulirkan. “Ini akal-akalan Menpora sama BOPI saja,” ujar Asep Siaful Rohman, bobotoh Persib. Polri mau bikin Piala Bhayangkara atau Liga Indonesia sekalian, silakan saja. Bodo amat dengan Menpora atau BOPI,” ujar Asep.

Piala Bhayangkara akan dimulai 17 Maret hingga 3 April 2016. Turnamen ini akan diikuti oleh 10 tim terbaik di tanah air yaitu Sriwijaya FC, Arema Cronus, Persipura Jayapura, Persib Bandung, Mitra Kukar, Persija Jakarta, ditambah dengan kehadiran Bali United, PS TNI, PS Polri, dan tim juara Piala Gubernur Kaliman Timur (Kaltim).

Turnamen ini akan memperebutkan hadiah juara senilai Rp 2,5 miliar. Kota Bandung dan Bali akan menjadi tuan rumah masing-masing grup. Untuk laga final bakal dihelat di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

(Visited 47 times, 1 visits today)
Editor: Bakhtiar Majid