Offside.co.id

Menpora, Ada Apa Denganmu?

Selasa 8 Maret 2016 14:21 WIB

Mahkamah Agung (MA) resmi menolak kasasi yang diajukan Kemenpora terkait SK (Surat Keputusan) 01307/2015 terhadap PSSI. Walaupun sudah hat-trick kalah dari PSSI, ternyata Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi belum bisa juga menerima kenyataan pahit tersebut. Malah, akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Menpora, ada apa denganmu?

Keputusan itu juga ditegaskan dalam surat bernomor 36 K/TUN/2016, soal amar putusan menolak kasasi. Kasasi sebelumnya didaftarkan oleh Menpora selaku pemohon pada 2 Februari 2016.

Kasasi diajukan setelah Kemenpora kalah di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan agar Mahkamah Agung meninjau kembali. Itu dilakukan usai Menpora mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan ditolaknya kasasi yang diajukan oleh Kemenpora, maka sudah tiga kali Menpora mengalami kekalahan dari PSSI. Kekalahan pertama terjadi pada PTUN dengan keputusan PTUN NO. 91/G/2015/PTUN.JKT tertanggal 14 Juli 2015. Selanjutnya kalah di PT TUN dengan Amar putusan No. 266/B/2015/PT. TUN/JKT pertanggal 28 Oktober 2015. Secara hukum, status pembekuan PSSI semestinya sudah aktif kembali.

Meski demikian, Kemenpora tidak lantas berhenti dalam memperjuangkan hak hukumnya. Namun, untuk menentukan langkah selanjutnya pihak Kemenpora akan mempelajari dengan detail apa alasan dan dasar hakim dalam mengeluarkan putusan.

“Sambil menunggu hasilnya secara lengkap dan komprehensif, Kemenpora sedang mempertimbangkan untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali) atas putusan tersebut. Untuk PK ini, tidak ada maksud dari Kemenpora melakukan buying time atau memperlambat waktu. Ini hanya bagian dari Kemenpora menggunakan hak hukumnya,” kata juru bicara Kemenpora yang juga anggota Tim Transisi, Gatot S. Dewabroto.

BACA JUGA :   Indonesia Boyong Enam Gelar AFF Award 2017

Di lain pihak, keputusan MA disambut baik Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mahmud Mattalitti. Tidak ingin terlibat kisruh yang berlarut-larut membuatnya berharap bisa bertemu dengan Menpora dan menggelar diskusi bersama guna membahas masa depan sepakbola nasional.

“Kami selalu berusaha bisa duduk bersama dengan Menpora dan membahas bersama-sama mengenai kebaikan masa depan sepakbola nasional. Sebab sudah tak ada gunanya mempertahankan situasi panas seperti saat ini,” ucap La Nyalla.

PSSI memang berusaha untuk membuka diri dan mengajak Menpora Imam Nahrawi duduk bersama melakukan diskusi, bahkan sebelum status PSSI dibekukan Menpora, setahun lalu. Namun, niat PSSI untuk bertemu Imam Nahrawi selalu bertepuk sebelah tangan. Ironisnya, tanpa alasan yang jelas pula. Sontak, keputusan Kemenpora yang ingin mengajukan PK mengundang berbagai komentar.

Menurut pentolan suporter The Jakmania, Larico Ranggamone, seharusnya Menpora segera mencabut SK Pembekuan PSSI setelah kembali kalah kasasi di MA. Mantan Ketua Umum suporter Persija Jakarta ini menekankan, Menpora harus memberi contoh kepada masyarakat tentang kepatuhan terhadap hukum negara. “Menpora menyuruh PSSI taat hukum, tapi negara malah gak taat hukum,” katanya.

Senada dengan Larico, Asep Kurnia dari suporter Persib Bandung menilai, jika Menpora sulit untuk mencabut SK Pembekuan berarti ada kepentingan politis di dalamnya. Menurutnya, Imam Nahrawi harus bersikap fair play dan sportif, apalagi statusnya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

“Kalau tak ada kepentingan politis tidak mungkin susah untuk mencabut SK Pembekuan. Yang membuat susah karena memang ada muatan politis. Ini bukti Menpora lebih mementingkan kelompoknya dibanding kepentingan semua masyarakat sepakbola,” kata Asep.

BACA JUGA :   Djoko Driyono Jabat Wakil Presiden AFF

Sah-sah saja Menpora mengajukan Peninjaun Kembali (PK). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVIII UU Nomor 8 Tahun 1981, peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia.

Lebih dari itu, PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat  kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.

Dalam hal ini, bisakah pihak Menpora menjelaskan secara detail letak kesalahan hakim dan tentu saja PSSI selama ini? Di sisi lain, mampukah Menpora menegaskan kejadian luar biasa dalam situasi sepakbola nasional yang membuat mereka nekat mengajukan PK?

Jika saja PK itu diproses, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Lalu, dengan sendirinya kondisi stagnan sepak bola nasional akan berlangsung lebih lama lagi. Tanpa legalitas dan tak ada kompetisi resmi. Jika sudah begitu, kerugian besar akan ditanggung para pelaku sepak bola. Bukan PSSI, apalagi Menpora

Sementara koar-koar Menpora untuk menunjukkan tata kelola sepak bola yang benar, selama ini terbukti hanya bualan belaka.

Sudahlah bapak Menteri. Rakyat butuh hiburan yang bernama sepakbola. Cabut pembekuan PSSI dan biarkan kompetisi bergulir seperti sedia kala. Sudah setahun sepakbola Indonesia beku. Sudah setahun pula Indonesia Raya tak berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. (BM)

(Visited 46 times, 1 visits today)
Editor: Bakhtiar Majid